Pemkab Bandung Barat Resmikan Mako Damkar, Tingkatkan Layanan Keselamatan Publik
Kab.Bandung Barat, Kianmenit.Com- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) meresmikan Markas Komando (Mako) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sebagai upaya meningkatkan layanan keselamatan publik.
Kepala Dinas Damkar KBB, Siti Aminah Anshoriah, mengatakan bahwa keberadaan Mako baru tersebut sebagai bukti konkret keberpihakan pemerintah daerah terhadap peningkatan profesionalisme dan kesiapsiagaan petugas di lapangan.
"Dengan Mako baru ini, koordinasi, kecepatan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Saat ini, Damkar KBB mengoperasikan tujuh Pos Pengendalian Wilayah (Poswil) yang tersebar di Lembang, Cikalongwetan, Cipatat, Cililin, Sindangkerta, Parongpong, serta Mako Damkar sebagai pusat komando, kata Siti Aminah.
Pada 2026, Pemkab KBB menargetkan pembukaan Poswil Padalarang, dengan dukungan pembangunan dari PT Belaputera Intiland dan manajemen Kota Baru Parahyangan.
"Dari sisi sumber daya manusia, Damkar KBB diperkuat 166 personel, terdiri dari 22 PNS, 76 PPPK, 66 PPPK paruh waktu, serta dua tenaga kebersihan, ujar Siti Aminah.
Beban kerja Damkar KBB tercermin dari lonjakan data layanan. Sepanjang 2025, tercatat 1.371 laporan kejadian ditangani, terdiri dari 151 pemadaman kebakaran dan 1.220 operasi penyelamatan. Angka tersebut melonjak signifikan dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencatat 932 kejadian.
"Siti Aminah Anshoriah mengapresiasi Bupati Bandung Barat, DPRD, serta seluruh perangkat daerah atas dukungan pembangunan Mako Damkar. Namun, ia juga menekankan bahwa tantangan belum selesai, mengingat progres pembangunan gedung baru terealisasi sekitar 30 persen dari rencana awal, tutupnya.
Dengan beban pelayanan yang terus meningkat, kami berharap ada tambahan anggaran agar pembangunan Mako ini bisa segera dituntaskan. Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa penguatan Damkar merupakan bagian dari strategi jangka menengah daerah.
"Dalam RPJMD, Pemkab Bandung Barat merancang pembangunan pos pemadam kebakaran di setiap kecamatan, menyesuaikan luas wilayah dan karakter geografis Bandung Barat yang beragam. "Ke depan kita akan menyiapkan unit kesehatan dan Damkar di setiap kecamatan agar pelayanan semakin cepat dan merata," terang Jeje.
Menanggapi permintaan tambahan anggaran dari Dinas Damkar, pemerintah daerah akan melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta dukungan dari pemerintah pusat.
"Kita upayakan semaksimal mungkin dengan melihat kemampuan anggaran yang ada, supaya pelayanan publik tetap berjalan," pungkasnya.(**)