Polres Cimahi Kianmenit.Com- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi berhasil meraih Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan ZI Awards 2025 di Aula Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Daerah Khusus Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Selain Diskominfo Cimahi, terdapat dua Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi yang juga berhasil meraih Predikat ZI yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan Cimahi Selatan.
Kepala Diskominfo Kota Cimahi, Ahmad Saefulloh, mengatakan bahwa Diskominfo Kota Cimahi untuk pertama kalinya meraih penghargaan ZI menuju WBK dan WBBM.
"Ini adalah strategi Reformasi Birokrasi untuk mempercepat pelayaan publik berkualitas, bebas KKN, dan berbudaya kerja anti-korupsi," ujarnya.
Ahmad menjelaskan bahwa predikat ini diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen mewujudkan birokrasi bebas korupsi dan bersih melayani.
"Tentunya kami berharap sejalan dengan pondasi bagi ASN, yaitu Ber-AKHLAK, berorientasi kepada pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis, serta loyal, adaptif, dan kolaboratif, bisa terimplementasi secara nyata melalui zona integritas ini," ungkapnya.
Ahmad Saefulloh mengharapkan predikat ZI dapat menjadi motivasi bagi seluruh ASN di lingkungan Diskominfo untuk mempertahankan komitmen bebas korupsi.
"Kami harapkan kedepan ZI ini bisa menjadi motivasi untuk Diskominfo, khususnya semuanya bisa mempertahankan, dan juga sesuai dengan apa yang disanding predikat ZI ini, yaitu bebas dari korupsi," pungkas Ahmad.
Dengan raihan predikat ZI, Diskominfo Cimahi berharap dapat menjadi wadah implementasi nilai dasar Ber-AKHLAK sebagai pondasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Predikat ZI ini merupakan apresiasi atas komitmen mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," kata Ahmad Saefulloh. (**)
